NTWF (Arrahmah.com) - Pemimpin kelompok pro Taliban menolak berbicara dengan pemerintah Pakistan sampai Presiden Zardari mau mengesahkan usulan mereka mengenai penegakan syariah Islam.
Sufi Mohammad, pemimpin Tehrik-i-Nifaz-i-Shariat-i-Muhammadi (TNSM) mengatakan pada Jumat (10/4) bahwa pihaknya tidak akan mau mengadakan pembicaraan langsung dengan perwakilan pemerintah hingga Presiden Asif Ali Zardari memberikan lampu hijau bagi regulasi Nizam-i-Adl (Syariah) hingga 20 April mendatang di Pakistan sebelah barat daya dan lembah Swat.Mohammad mengatakan, komite TNSM selama berbicara dengan Kementrian Informasi Provinsi North West Frontier (NWFP), Afrasiyab Khattak telah menghasilkan kesepakatan syariah antara lima orang dewan TNSM dengan delegasi pemerintah, namun pemerintah federal tidak menghormati komitmen tersebut.
Delegasi TNSM bertemu dengan Khattak setelah Sufi Mohammad menolah mengadakan pembicaraan langsung dengan tim pemerintah dari Islamabad.
Sufi telah lebih dulu mempelopori kesepakatan dengan pejabat provinsi di Peshawar ibukota Provinsi North West Frontier (NWFP). Kesepakatan damai ini mendesak pemerintah untuk melaksanakan sistem hukum yang pernah ditegakkan Taliban di divisi Malakand, yang terdiri dari Swat dan beberapa daerah gabungan lainnya.
Para mujahidin telah mengatur administrasi paralel dengan kehakiman, pajak, kepolisian, dan pengawasan di wilayah yang bermasalah.
Menteri senior wilayah barat laut Pakistan, Iftikhar Hussain, mengatakan bahwa presiden seharusnya menandatangani kesepakatan damai Swat secepat mungkin. Hussain juga menambahkan bahwa pemerintahan provinsinya telah berhasil mengadakan pembicaraan dengan pemimpin TNSM.
Juru bicara TNSM, Izzat Khan, telah memperingatkan pemerintah agar lebih bertanggung jawab terhadap situasi penundaan penandatanganan kesepakatan damai tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar